Connect with us

Peluang Bisnis Usaha 2021

Kasus-kasus Etika Bisnis di Indonesia

Etika Bisnis

Peluang Usaha

Kasus-kasus Etika Bisnis di Indonesia

Etika bisnis saat ini telah banyak dilanggar oleh para pelaku bisnis. Demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, pelaku bisnis kerap menghalakan segala cara. Inilah yang menyebabkan timbul kasus-kasus etika bisnis yang terkadang malah urusannya bisa sampai ke meja hijau.

Secara sederhana, etika bisnis bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip moral dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Etika dalam berbisnis ini adalah hal penting. Sebagaimana pentingnya etika dalam pergaulan/bermasyarakat.

Tanpa etika bisnis yang baik maka seorang pelaku bisnis akan berlaku seenaknya, dan hal itu akan merugikan pihak lain. Etika bisnis juga berfungsi sebagai penjaga batasan bagi pelaku bisnis yang lain, untuk saling menghargai pelaku bisnis yang lain.

Dalam era pasar bebas seperti saat ini, setiap pelaku bisnis diberi kebebasan seluas-luasnya untuk membangun dan mengembangan bisnis ekonominya. Setiap pelaku bisnis diberi kesempatan yang sama sehingga persaingan yang tidak sehat kerap terjadi.

Di sinilah etika dalam berbisnis itu kerap dilanggar. Masalahnya seperti menemukan inovasi baru, cara memperoleh modal, penentuan harga, pembajakan tenaga profesional, dan sebagainya yang kerap menjadi penyebabnya.

Untuk mengenal lebih jauh apakah sebenarnya etika bisnis itu, maka etika bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek pelanggaran yang sering terjadi. Aspek pelanggaran tersebut antara lain:

• Pelanggaran dilihat dari segi transparansi
Sebuah Yayasan penyelenggara pendidikan tingkat SMP, pada musim ajaran awal menetapkan anggaran sekitar 100 ribu rupiah. Nominal sebesar itu harus dikeluarkan setiap siswa baru. Namun pengeluaran seperti ini tak pernah disebutkan sebelumnya. Akibatnya, mereka yang telah dinyatakan masuk ke sekolah tersebut harus mengeluarkan uang sebesar seratus ribu rupiah.

Selain itu tak ada juga penjelasan yang resmi tentang penggunaan uang tersebut. Namun setelah didesak oleh berbagai pihak, barulah pihak yayasan memberitahukan penggunaan uang tersebut. Dalam hal ini pihak Yayasan B dapat dikatakan telah melanggar prinsip transparansi.

Baca Juga :  Teknik Budidaya Jamur Merang

• Pelanggaran dilihat dari segi hukum
Perusahaan A dinyatakan pailit sehingga perusahaan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan PHK terhadap para karyawannya tanpa pesangon sama sekali. Hal ini termasuk pelanggaran sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini perusahaan A dapat dikatakan telah melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

• Pelanggaran dilihat dari segi akuntabilitas
Sebut saja sebuah lembaga pendidikan swasta C melalui pihak pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan dan staf bahwa siapa yang mendaftar PNS maka otomatis dianggap mengundurkan diri. Salah seorang karyawan, sebut saja X tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Alasannya pengumuman itu dikeluarkan oleh pihak pengurus bukan pengelola, sementara ia diangkat sebagai staf di lembaga tersebut oleh pengelola. Adapun dari pihak pengelola tidak ada pengumuman atau pun pernyataan resmi yang disampaikan sehubungan dengan hal tersebut.

Karena sikap X tersebut akhirnya ia pun dikeluarkan dan dianggap telah mengundurkan diri. Maka dalam hal ini pihak lembaga pendidikan C dapat dikatakan telah melanggar prinsip akuntabilitas. Yaitu tidak adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab antara pengurus dengan pengelola.

• Pelanggaran dilihat dari segi prinsip kewajaran
Sebut saja PT. H adalah sebuah perusahaan pengembang yang membuka cabang di daerah S. Semua tanah kavling yang dipasarkan telah laku terjual dan kini pembeli sedang dalam tahap membangun di tanah masing-masing setelah mengantongi izin membangun yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

Namun dalam kenyataannya, ada tiga orang pembeli belum bisa melakukan pembangunan karena izin mereka belum juga dikeluarkan. Usut punya usut, ternyata PT. H sengaja menahan surat izin membangun ketiga pembeli tersebut dengan alasan ketiganya pernah mempunyai urusan pribadi dengan pemilik perusahaan, yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli yang sudah dilaksanakan.

Baca Juga :  Translate dengan Jasa Penerjemah Bahasa Inggris Ke Indonesia

Dalam hal ini, pihak PT. H dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari segi prinsip kewajaran. Hal itu dikategorikan melanggar karena tidak memenuhi hak pembeli (konsumen) yang telah memenuhi semua persyaratan dengan alasan yang tidak jelas/tidak wajar.

Laman: 1 2


Kategori Peluang Usaha

  • Pusat Grosir Murah Pusat Grosir

    Peluang Usaha

    Direktori Alamat Grosir Kulakan Seluruh Indonesia

    Direktori alamat no telepon grosir, distributor, kulakan, produsen, supplier murah di Indonesia. Semua barang lengkap. Cocok untuk toko & dropship serta pelaku bisnis.

  • Trending Topic

    Artikel Terbaru

    To Top